Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan mendukung langkah-langkah hukum Presiden RI Joko Widodo terkait eksekusi hukuman mati.

Menurutnya, hal ini terkait atas penolakan Pemerintah Australia terkait rencana eksekusi hukuman mati terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan hukuman mati atas pelaku narkoba. TNI tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun atas hal itu.

"Untuk memperkuat dukungan TNI, saya selaku Panglima TNI dan para Komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik," kata Jenderal Moeldoko pada acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (20/2/2015).

Selain itu unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan yang setiap saat dapat digerakkan. Para komandan satuan khusus juga harus bersiap-siap.

"Kami sangat memahami risiko atas kemungkinan terjadinya lost generation akibat narkoba. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI Ir Joko Widodo dalam bentuk apapun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba," katanya.

Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara.

"Tetapi sekali lagi, TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Setelah saya perintahkan hari ini para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik," kata Jenderal TNI Moeldoko.