TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra FX.Arief Poyuono mengatakan bukan hanya disaat liburan hari raya Imlek saja Lion Air merugikan para penumpang dengan delay berhari hari tanpa ada kepastian yang jelas.

"Tahun 2011 tepatnya Bulan Juni Manajemen Lion Air dipanggil Kemenhub Karena Pendapat peringatan keras akibat keterlambatan yang hampir milrip dengan yang terjadi Kali ini," kata Puyono dalam rilisnya, Sabtu (21/2/2015).

Menurut Puyuono alasan Manajemen Lion Air pada saat itu mengaku delay secara beruntun yang dialami maskapai ini akibat migrasi sistem penjadwalan kru dan cuaca buruk yang terjadi namun kemenhub tidak memberikan sanksi apapun

Dikatakan tahun 2013 Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah meminta Kementerian Perhubungan tidak memberikan izin penambahan rute bagi Lion Air untuk sementara waktu. "Paling tidak, Kementerian Perhubungan tidak memberikan izin trayek dulu, khusus untuk Lion Air yang penerbangannya kerap terlambat Dan merugikan konsumen," katanya.

"Sudah cukup catatan kinerja pelayanan Lion Air yang buruk yang berimbas pada kerugian konsumen.Jangan lagi ketidak beranian untuk memcabut Izin operator Lion Air hanya Karena Lion Air yang sudah tumbuh dengan jumlah armada yang besar tapi justru peningkatan kemajuan industri penerbangan malah memberikan pelayanan yang tidak baik bagi masyarakat sebagai konsumen dan mengancam keselamatan penerbangan," Puyuono menambahkan.

Apalagi, kata dia, sekarang pemiik Lion Air menjadi Watimpres mama yakni Rusdi Kirana sehingga mungkin Menteri perhubungan berani memberikan sanksi yang berat bagi Lion Air hingga penghentian Untuk Sementara Izin Operasi Lion Air walau Lion Air sudah meyebabkan kerugian pada konsumen dan menganggu ketertiban Umum di Bandara," katanya.

Kata dia hal ini terbukti bahwa Negara Tidak hadir saat perusahaan penerbangan milik Anggota Dewan Pertambangan Presiden Rusdi KIrana  Telah membuat kerugian pada masyarakat dan ketidak hadiran Negara terbukti lagi Kok Menteri Jonan tidak turun tangan untik mengecheck keadaan yang terjadi

"Buruknya keselamatan dan pelayan jasa penerbangan di Indonesia juga tak Lepas dari law enforcement yang dijalankan oleh pihak regulator .kalau dengan Lion AIr Pemerintah Jokowi tidak tegas Untuk menindak dan menghukum Lion Air yang sudah punya cukup bukti berkinerja buruk Dengan sanksi berat menghentikan sementaea Izin Operasi Lion Air artinya Jokowi Tidak punya niat melindungi masyarakat.

Untuk itu  Jokowi harus copot Menteri Perhubungan yang terkesan penakut terhadap pemilik Lion Air," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.