TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Perdana Menteri Australia Tonny Abbot dinilai tak beradap karena telah menghina masyarakat Aceh. Terlebih mengungkit masalah bantuan bencana dari negaranya.

Demikian dikatakan Inisiator koin untuk Australia dari koalisi Pro Indonesia, Andi Sinulingga di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/2/2015)

"Bayangkan bantuan kepada orang yang terkena musibah diungkit dan dijadikan bahan tawar menawar atas warganya yang akan di hukum mati sebagai gembong narkoba. Kami berpandangan, tidak ada kata lain yang pantas di berikan kepada pemerintah Australia selain biadap," kata Andi.

Lebel itu pantas disematkan, karena menurut Andi, pemerintah Australia paham akan hukum yang berlaku di negara lain, seperti layaknya Indoensia yang selalu menghormati ketentuan hukum berlaku di Australia.

"Biadap, karena pemerintah Australia tidak terampil melakukan lobby dengan baik, cara-cara mengancam seperti akan memboikot pariwisata Indonesia, dan kemudian mengungkit-ungkit pemberian bantuan orang yang terkena musibah," kata Andi.

Satu yang perlu di catat, tegas Andi, rakyat Aceh tidak pernah minta-minta bantuan ke Australia ketika tsunami terjadi. Justru Australian yang datang sendiri menawarkan bantuan dan Indonesia menerima bantuan tersebut.
Menurutnya bilasaja rakyat Aceh dan Indonesia tahu bahwa bantuan itu akan diungkit di kemudian hari, sudah pasti bantuan itu akan ditolak.

"Tony Biadap karena menggunakan isu hukuman mati warganya di Indonesia untuk kepentingan politik dan popularitas dirinya di Australia. Sangat biadap," tekan Andi.

Oleh karena itu, Kolaisi Pro Indonesia mengingatkan Australia jangan lagi anggap remeh Indonesia. Aksi pengumpulan koin yang digalang juga akan mengembalikan bantuan tersebut.