Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR angkat bicara mengenai pernyataan PM Australia Tony Abbott mengenai bantuan pascatsunami di Indonesia yang dia bilang harusnya dijadikan pertimbangan untuk membatalkan eksekusi mati dua terpidana narkoba asal negerinya. 

Pernyataan Abbott itu terkait dengan rencana eksekusi mati terpidana narkoba asal Australia yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyebutkan dalam hubungan internasional, azas resiprositas merupakan sebuah keniscayaan. Tetapi dasarnya kalkulatif dengan keuntungan bersama kedua negara.

Namun, Hanafi mengingatkan azar resiprositas tidak serta merta berlaku untuk hal yang sifatnya bantuan kemanusiaan. Sebab, dasarnya atas kesadaran sendiri.

"Menyoal bantuan kemanusiaan seperti yang dilakukan Abbott justru merusak norma dan budaya orang Asia yang meyakini berbuat membantu itu ya tanpa pamrih, bukan menghitung untung-rugi," kata Hanafi melalui pesan singkat, Minggu (22/2/2015).

Mengenai pernyataan Abbott yang sering menyinggung Indonesia, Hanafi mengatakan PM Australia itu serta partainya beberapa bulan terakhir sedang mengalami delegitimasi di dalam negerinya. "Popularitasnya drop hingga dibawah 30% sejak memimpin australia 17 bulan terakhir ini. Ini terburuk sepanjang sejarah partai Liberal. Karenanya, Abbott menjadikan isu eksekusi WN Australia ini sebagai isu partainya di dalam negeri agar bisa menguatkan lagi legitimasi politiknya di dalam negeri," kata Politisi PAN itu.

Menurut Hanafi, ‎mempergunjingkan bantuan kemanusiaan dianggap Abbott sebagai cara jitu untuk menyatukan warga Australia karena itu adalah hasil pajak mereka.

Tetapi komunikasi bilateral yang demikian, kata Hanafi, justru membuat warga Indonesia marah dan bisa jadi tak lagi bersimpati dgengan negeri jiran itu selanjutnya. Abbott dianggap tidak menyelesaikan masalah dan malah memperkeruhnya.

"Jika pemerintah Indonesia tunduk dan mau berkompromi dengan tekanan Australia, maka pemerintah Indonesia bisa jadi masuk "jebakan batman" Abbott dan partainya," katanya.

Hanafi pun meminta pemerintah tidak mengundurkan jadwal pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba asal Australia itu.

"Kalau kelamaan diundur tanpa kepastian ya dugaan itu bisa jadi benar bahwa pemerintah Indonesia memilih tunduk diintervensi daripada menegakkan hukumnya sendiri," imbuh putra Amien Rais itu.