TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Aceh Tengah yang juga Ketua Umum Forum Bersama Laskar Merah Putih (FB LMP), Hamzah Tun MR alias Jhon meminta PM Australia segera mencabut ucapannya.

Hamzah Tun MR mengatakan hal itu sehubungan dengan adanya pernyataan PM Australia Tony Abbot yang mengaitkan bantuan tsunami Aceh 2004 silam dengan hukuman mati yang disudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

“Ucapan PM Australia yang mengungkit bantuan tsunami Aceh benar-benar memalukan dan sangat merendahkan martabat bangsa Indonesia. Bantuan kemanusiaan jangan dikaitkan dengan hukuman mati, itu jelas tak ada relevansinya,” ujar Jhon, Senin (23/2/2015).

Dikatakan John, jika memang pemerintah Australia minta bantuan yang telah diberikan dikembalikan, FB LMP siap mengembalikannya.

“Besarnya bantuan itu tak sebanding dengan harga diri bangsa Indonesia. Apa yang diungkapkan PM Australia benar-benar menginjak harga diri kita,” tuturnya.

Mengenai hukuman mati yang diterapkan di negeri ini sudah sesuai prosedur.

“Ketentuan hukuman mati itu tak bisa ditawar atau ditukar dengan apapun,” kata Jhon.

Karenanya, sebagai pimpinan FB LMP yang memiliki misi menjaga keutuhan NKRI, pihaknya mendesak pemerintah Australia minta maaf pada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.

“Jika itu tak dilakukan, FB LMP akan menduduki kedubes Australia di Indonesia, mengusir Dubes Australia dari negeri ini,” kata Jhon.

Pihaknya juga akan melakukan boikot terhadap produk-produk Australia. Bahkan FB LMP mengancam akan melakukan sweeping terhadap seluruh warga Australia yang ada di Indonesia.

“Jika permintaan maaf tak dituruti, ribuan massa FB-LMP siap menggelar sweeping, itu bentuk perlawanan kami,” selorohnya.

Senada dengan John, Sekjen FB LMP, Ade M Nur Ngudu mengatakan Indonesia tidak boleh berdiam diri. 

“Jika kita biarkan, Indonesia akan terus diinjak-injak. Kita sudah dipermalukan. Makanya, FB-LMP siap turun untuk melawan Australia atau siapapun yang yang telah merendahkan martabat bangsa ini,” papar Ade M Nur.