Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai kenaikan harga beras saat ini sudah sangat menyusahkan rakyat. Namun masih ada yang beranggapan bahwa harga yang tinggi dapat mensejahterakan petani.

"Tentu jawabannya belum tentu, karena hampir seluruh petani juga mengonsumsi beras dan hampir sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan karena lahan garapannya tidak ekonomis," kata Herman melalui pesan singkat, Jumat (27/2/2015).

Herman mengatakan pihaknya prihatin dengan kenaikan harga beras yang tinggi karena telah menambah susah rakyat dan pihaknya meminta secepatnya pemerintah dapat mengatasinya.

Menurut Politisi Demokrat itu kenaikan harga beras ini tidak terlepas dari beberapa instrumen yang mempengaruhinya, yaitu turunnya produksi, ketersediaan stok nasional, naiknya konsumsi, dan distribusi.

UU Pangan no 18 tahun 2012 sudah mengatur secara rinci tentang Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menjaga stok nasional dan stabilisasi harga pangan pokok.

"Untuk itu kami meminta segera lakukan operasi pasar dan penyaluran raskin secara serentak dan jika diperlukan bisa disalurkan dua kali dalam sebulan ini dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog," katanya.

Herman mengatakan, dengan stok Bulog saat ini 1,4 juta ton tentu belum aman karena di era pemerintahan SBY stok bulog minimal 3 juta ton, itupun harus ditopang dengan produksi dalam negeri yang mencukupi, sehingga targetnya adalah surplus produksi beras 10 juta ton, dari kebutuhan rata-rata konsumsi per tahun sekitar 34 juta ton.

Ia berharap pemerintahan Presiden Jokowi tidak berwacana melahirkan program baru terhadap program yang sudah bagus.

"Rakyat butuh aksi nyata bukan wacana dan rakyat butuh bukti bukan janji, sehingga presiden Jokowi dengan kabinet kerjanya harus kerja serius dan tidak perlu berwacana melahirkan program baru yang belum tentu memberikan manfaat banyak bagi rakyat seperti menghapus raskin dengan e-money," katanya.