TRIBUNNEWS.COM, MAROS - Seteru Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta menyoal APBD DKI diharapkan tidak menjalar ke wilayah pemerintahan daerah lainnya. Kisruh tersebut cukup terjadi antara Ahok dan DPRD DKI saja.

"Dan tentu ini memang menjadi pembelajaran, tetapi cukuplah DKI dan Ahok yang terjadi kontraksi seperti itu. Karena tidak baik bagi pemerintahan," kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo di Pangkalan Udara TNI AU, Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015).

Syahrul menyebut pemerintah daerah adalah Gubernur dan DPRD dan keduanya harus kompak. Kata dia proses penyusunan anggaran seharusnya dilakukan bersama-sama, dengan penghitungan-penghitungan yang rasional.

Di pemerintahan daerah Sulawesi Selatan, ia mengklaim hubungannya dengan DPRD Sulawesi Selatan berlangsung dengan harmonis. Dalam penyusunan APBN pun kata dia rasional, dan merupakan hasil koordinasi antara Gubernur dengan DPRD.

"Setiap wilayah, setiap provinsi akan berbeda. Kami sangat harmonis dengan DPRDnya dan tidak ada (dana) siluman-siluman. Kita juga tidak membenarkan kalau ada hal seperti itu," ujar Gubernur Sulawesi Selatan ini.