TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah tahu ada anggaran pengadaan buku 'Trilogi Ahok' masuk dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD sebesar Rp 30 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui pesan singkatnya menjelaskan pihaknya tidak pernah mengajukan anggaran tersebut.

"Soal buku trilogi tersebu tidak ada dalam usulan anggaran Dinas Pendidikan versi eksekutif, jadi kami tidak tahu-menahu sebelumnya," kata Kadisdik DKI Jakarta, Arie Budiman, Sabtu (28/2/2015).

Dikatakannya Dinas pendidikan mengusulkan anggaran tersebut dan tidak pernah melakukan pembahasan sama sekali terkait data yang beredar saat ini.

"Tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan, serta tidak pernah ada pembahasan seluruh data temuan yang dirilis tidak pernah diusulkan dan tidak ada dalam APBD 2015 usulan Pemprov," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengaku kaget karena tidak tahu sama sekali tentang hal tersebut.

"Tidak tahu, saya lagi cek, makanya itu ada permintaan itu saya kaget," ungkap Ahok.

Untuk itu dirinya akan menyisir anggaran tersebut dengan e budgeting. Ia menganggap anggaran tersebut gila dan menganggap sebuah firnah terhadap dirinya.

"Makanya kita lagi sisir dengan e-budgeting, keluar tidak, gila buat apa bikin buku trilogi. Itu mah namanya fitnah banget, saya masih mampu membuat buku saya sendiri," ungkapnya.

Sementara Pimpinan Komisi E DPRD DKI Ashraf Ali mengatakan sebelumnya bila anggaran tersebut merupakan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Soal tujuan pengadaan buku tersebut pun DPRD DKI juga tidak tahu. Ia melemparkan agar pentingnya buku tersebut ditanyakan kepada pihak eksekutif.

"Ya ditanya ke eksekutif sendiri. Urgensinya apa itu. Itu kan waktu rapat itu pembahasan waktunya singkat. Usulan satu per satu kita tidak mengetahui, tapi waktunya tidak cukup untuk mempertanyakan soal apa dan bagaimana," kata Ashraf.

Selain itu ada pengadaan buku lainnya seperti buku berjudul 'Nekat Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana', dan 'Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku' dengan masing-masing dianggarakan Rp 10 miliar untuk pengadaannya.