Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPP IPJI Minta Henry Yoso Klarifikasi Posisinya di DPR RI

DPP IPJI minta Henry Yosodiningrat klarifikasi posisinya di DPR RI

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Budi Prasetyo
zoom-in DPP IPJI Minta Henry Yoso Klarifikasi Posisinya di DPR RI
Warta Kota/Nur Ichsan
RENCANA TUTUP MEIS - Henry Yosodiningrat, mewakili pemegang saham PT MEIS, sedang menyampaikan paparan rencana penutupan Mata Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta Utara, dan membangun penggantinya, Kamis (26/6) di Twin Plaza Hotel, Jakarta Barat. Rencana penutupan ini terjadi karena adanya kisruh soal ijin gangguan antara pengelola dengan PT MEIS. Warta Kota/nur ichsan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPP IPJI), meminta anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Henry Yosodiningrat menjelaskan bahwa dirinya ditempatkan di Komisi II, bukan Komisi III DPR RI.

Ketua Umum IPJI Taufik Rahman mengatakan, Henry yang menduga, Henry sengaja menyembunyikan bidang tugas yang sebenarnya sebagai seorang wakil rakyat. Menurutnya, hal itu seperti diberitakan beberapa media yang menulis Henry adalah anggota DPR yang membidangi hukum (Komisi III).

"Padahal nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam struktur kepemimpinan dan keanggotaan Komisi III DPR RI," kata Taufik dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (1/3/2015).

Dikatakan Taufik, dirinya hanya meminta Henry untuk meluruskan kekeliruan tersebut.

"Kami hanya meminta Henry untuk meluruskan dan mengklarifikasi hal tersebut. Sebagai kader PDIP harusnya Henry berani bersikap jujur dan siap melaksanakan amanat yang diemban partai kepada dirinya," kata Taufik.

Lebih jauh dirinya mengatakan, penugasan Henry di Komisi II oleh Fraksi PDIP tentu sudah melalui pertimbangan matang, sesuai mekanisme yang ada. Yang penting kata Taufik, seorang wakil rakyat Henry tak perlu malu untuk mengakui hal yang sebenarnya.

Diketahui, mitra Komisi II DPR ialah Kementerian Sekretariat Negara, Kementeri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Kementerian PAN-RB.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas