TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai NasDem memerintahkan anggotanya yang duduk di DPRD DKI Jakarta mencabut pengajuan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap tidak hanya NasDem mencabut hak angket, tetapi semua fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta.

"Yang jelas, enggak usah lah kita seperti ini terus-terusan. Ngurusin rakyat lah dan segera APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) selesai. Agar kita cepat," kata Djarot di Balaikota, Jakarta, Senin(2/3/2015).

Djarot juga mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai NasDem yang memerintahkan anggotanya di fraksi DPRD DKI Jakarta mencabut hak angket.

"Itu haknya dia enggak apa-apa. Kita sudah siap dan kita berterimakasih seperti itu. Berarti kan enak bela kita kan,"ucap Djarot.

Saat ditanya apakah PDI Perjuangan akan mengikuti langkah NasDem mencabut dukungan hak angket, Djarot mengatakan hal itu belum dilakukan.

"Saya belum, ini kan baru NasDem," kata Djarot.

Sebelumnya, DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memerintahkan Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan keluar dari kepanitian hak angket.

"Pada dasarnya hak angket adalah hak dewan. Namun telah dibawa oleh gubernur ke ranah hukum, maka DPP menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket," ujar Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capela, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Rio juga mengatakan, partainya tak sepakat jika ada anggaran sebesar Rp 12,1 triliun, yang beberapa di antaranya digunakan untuk pengadaan UPS dan buku Trilogi Ahok. Menurut dia, akan lebih baik jika anggaran tersebut digunakan untuk yang lebih bermasyarakat bagi warga Jakarta, seperti rehabilitasi sekolah dan penanganan banjir.