TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra masih mengkaji wacana partai politik dibiayai negara sebesar Rp1 Triliun. Wakil Ketua Umum Gerindra Edhie Prabowo ingin mengetahui dahulu latar belakang kebijakan tersebut.

"Kalau dalam rangka menghindari money politik, mengefisiensi biaya demokrasi, saya pikir sah-sah saja. Tentunya ada aturan yang jelas. Rp1 Triliun itu, hitungannya bagaimana. Apakah, Rp1 Triliun itu disamaratakan semua parpol atau Rp 1 Triliun itu proporsional," kata Edhie di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Ia mengatakan partai politik yang memperoleh suara pada pemilihan legislatif sebenarnya sudah mendapatkan dana melalui Kesbangpol. Uang itu merupakan dana pembinaan partai politik.

‎"Per suara yang diperoleh, itulah yang dihitung. artinya proporsional. Saya belum tahu latar belakangnya apa. Saya belum bisa memutuskan apakah bagus atau tidak," tuturnya.

"‎Yang paling penting untuk efisiensi demokrasi kita, bagaimana menekan money politik. Sejak diberlakukan suara terbanyak, meningkat," ujarnya.

Menurut Edhie bila partai politik yang dibiayai hanya lolos dalam pemilihan legislatif maka terkesan diskriminasi.

"Saya mau pelajari dulu. Selama itu baik, kita setuju-setuju saja. Kalau pukul rata, sejauh mana partai itu dikasih. Berapa partai yang kita hitung. Ada 100 partai lebih loh di Indonesia ini. Pemilu memang ada 12, partai ada berapa. Kalau hanya partai di senayan aja, itu diskriminasi. Saya harus lihat dulu," kata Ketua Komisi IV DPR itu.