TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bidang pengawasan yang dianggap tumpul dan kurang transparan selama masa sidang II.

Tumpulnya fungsi pengawasan di parlemen tak terlepas dari kurang fokusnya pembahasan dalam rapat komisi.

Peneliti senior M. Djadijono menyebut rapat-rapat komisi di DPR merupakan pemicu lemahnya fungsi pengawasan.

Rapat komisi di DPR, kata Djadijono kurang memperlihatkan penyelenggaraan fungsi pengawasan karena fokus membahas penetapan pagu anggaran untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

"Rapat-rapat komisi I lebih banyak dilakukan secara tertutup (6-9 kali rapat,"kata Djadijono saat konferesi pers yang bertajuk "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II" di Kantor Formappi, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Dari 189 rapat komisi di DPR, Formappi mencatat terdapat 191 rekomendasi. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sulit dinilai masyarakat karena tumpul.

Selain itu, rekomendasi Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) sebagai mitra kerja kurang ditindaklanjuti oleh DPR. Padahal, rekomendasi BPK berupa imbauan kepada DPR tetapi tidak memilki batas waktu yang jelas untuk ditindaklanjuti.

"BPK menemukan adanya 441 kasus tindak pidana dan banyak ditindaklanjuti dan dilaporkan. Sementara 64 belum ditindaklanjuti dan penyalahgunaan dan ketidakberesan," ujar Djadijono.