Presiden Jokowi Harus Buktikan Bukan Boneka Oligarki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyesalkan adanya kriminalisasi terhadap pegiat antikorupsi termasuk yang terjadi pada Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Padahal menurutnya, presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap mereka yang antikorupsi termasuk para mantan pimpinan KPK.

"Pemerintahan Jokowi-JK dari awal sudah memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Presiden pun menegaskan untuk hentikan kriminalisasi," kata Erwin di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015).

Erwin menuturkan, terhadap komitmennya terhadap antikorupsi, presiden Jokowi harus membuktikannya. Karena menurutnya, jangan sampai presiden Jokowi dicap sebagai boneka oligarki yang membela segelintir orang saja.

"Presiden Jokowi harus buktikan bukan boneka oligarki. Karena kalau dia bukan boneka oligarki bisa menghentikan kesewenangan yang dialami aktivis antikorupsi," tuturnya.

Masih kata Erwin, kalau kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi terus dibiarkan maka akan membahayakan kehidupan ke depannya.

Menurutnya, Jokowi harus membentuk tim independen untuk melihat kembali proses kriminalisasi terhadap mantan pimpinan dan pendukung KPK.