TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan DirekturJenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus diganti.

Sebab HKI dinilai telah membunuh industri kreatif yang berbasiskan hak cipta karena dengan telah merubah UU Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan.

"Ya. Menkumham (Yasonna H Laoly) seharusnya menganti Dirjen HKI karena itu tadi, Dirjen HKI telah membunuh industri kreatif yang berbasiskan hak cipta," kata Wihadi, Jumat, (27/3/2015).

Wihadi mengatakan, karena dengan perubahan delik tersebut telah menyebabkan kesulitan polisi dalam memberantas pembajakan film.

"Karena harus menunggu aduan dari pelaku industri. Selain itu juga masih banyak polisi yang belum tahu mekanisme pengaduannya," paparnya.

Sehingga pihak polisi pun, lanjut Wihadi, sering mempersulit pengaduan pihak pelaku industri karena tidak ada juklak dari Menhukam cq Dirjen HKI.

"Kondisi ini sudah berjalan sejak UU tersebut diundangkan pada bulan September 2014. Jadi ada kesengajaan dari pihak Dirjen HKI, padahal pada waktu RDP (rapat dengar pendapat) dengan Menkumham pada periode sidang yang lalu sudah diminta secepatnya untuk membuat juklak tersebut," tegasnya.

Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada reaksi dari Dirjen HKI maupun Menkumham.

"Jadi selain hak angket tentang masalah partai politik Menkumham ternyata juga tidak cakap didalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena yang seharusnya diganti itu dirjen HKI bukan Dirjen AHU seperti yang sudah terjadi saat in," paparnya.

"Jadi hak angket sepertinya memang layak untuk Menkumham," tutup anggota Fraksi Gerindra ini.

Dijelaskan Wihadi kondisi pembajakan di dalam negeri semakin tidak terkendali perlu perhatian semua pihak.