Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana Negara siap menjelaskan pembatalan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri meski DPR RI sudah merestuinya di sidang paripurna. Termasuk menyodorkan calon lain Komjen Pol Badrodin Haiti. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto mengatakan saat ini pemerintah tengah menanti undangan DPR RI untuk memberikan penjelasan hal tersebut.

"Tergantung undangannya seperti apa. Kami dari pemerintah sudah siapkan jawaban untuk DPR," ungkap Tedjo usai menyambut Presiden Joko Widodo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/3/2015) malam.

Ketika dikonfirmasi apakah penjelasan Istana langsung disampaikan Presiden Jokowi, Tedjo mengaku belum mengetahuinya. Karena sejauh ini belum ada undangan DPR RI untuk mengundang presiden.

"Belum ada undangan ke situ. Kami siapkan, apakah nanti presiden, atau menko. Kita lihat bagaimana nanti," sambung mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009 itu.

Diberitakan sebelumnya, uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Badrodin belum jelas. DPRI RI mempermasalahkan soal surat Presiden Jokowi mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru Kapolri tapi tidak menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Budi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan surat yang diberikan Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pelantikan Budi sebagai Kapolri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi menjadi pemimpin Polri.

"Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang. Ini (Badrodin Haiti) kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru," kata Fadli beberapa waktu lalu.