TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah yang diambil Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan memblokir situs-situs yang dianggap berpaham radikal dinilai sudah tepat.

Pemblokiran tersebut memang harus dilakukan karena radikalisme dan terorisme itu adalah kegiatan extraordinary (luar biasa) sehingga pola penanganannya harus ekstra juga.

"Kita pasti akan ketinggalan mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari situs-situs tersebut. Jadi caranya memang harus luar biasa tanpa harus mekanisme berbelit," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding dalam pernyataannya, Kamis(2/4/2015).

Menurut Syarifuddin, faham radikalisme atau bahkan terorisme sangat berbahaya jika pemerintah menyikapi biasa-biasa saja.

Ia menilai bila ada orang yang sudah 'termakan' dengan propaganda mereka, akan sulit untuk menyadarkan kembali.

"Itu butuh pola-pola deradikalisasi yang sangat panjang untuk membuat mereka sadar kembali. Dan itu harus benar-benar disadari oleh semua pihak. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi incaran terorisme untuk mengembangkan faham dan merekrut anggota barunya," kata Syarifuddin yang merupakan anggota Komisi III DPR RI ini.

Keberadaan situs-situs radikal ini, lanjut Syarifuddin, merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Keberadaan internet dan media sosial telah memudahkan para pelaku terorisme itu untuk melakukan propaganda yang sulit dibendung dan tidak melihat tataran umur.

"Jelas aksi mereka sangat mengerikan. Bayangkan semua tingkatan umur bisa bebas mengakses mereka (situs-situs radikal) tanpa ada saringan. Ini jelas membahayakan masa depan bangsa, karena generasi muda kita bisa terperdaya dengan siasat mereka melalui situs-situs radikal tersebut. Jadi saya kira kita harus menghargai upaya dari Kominfo dan BNPT untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme. Ini menyangkut nyawa manusia Indonesia, jadi jangan kita mengedepankan prosedural ketimbang hal-hal yang substantif," papar Syarifuddin.

Terkait adanya pro dan kontra yang kini berkembang di masyarakat, Syarifuddin justru mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan sehat, termasuk dengan para pengelola situs.

Ia bahkan menyarankan para pengelola situs itu juga ditelusuri keberadaan dan kemungkinan mereka menjadi kaki tangan pelaku terorisme.

"Sah-sah saja itu dilakukan demi untuk mencegah timbulnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Siapa tahu mereka benar-benar ada yang terlibat. Kita mendukung adanya kebebasan pers di Indonesia, tapi bila kebebasan itu disalahgunakan, tentunya harus ada tindakan. Apalagi ini mengancam bangsa Indonesia," tutur Syarifuddin.

Pada kesempatan itu, Syarifuddin juga mengancam kepada pengelola situs yang terbukti melakukan tindakan radikalisme di Indonesia.

"Jangan coba-coba menggoyahkan nasionalisme anak-anak bangsa ke arah radikalisme. Sekali lagi ini adalah ancaman besar bangsa, bukan sekadar ancaman buat golongan atau pun kebebasan pers. Kita harus bisa mencegah gerakan mereka lebih dini, dan itu telah dilakukan oleh Kominfo dan BNPT," tutup Syarifuddin.