TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan pihaknya telah mengingatkan pemerintah agar BBM jangan diserahkan kepada harga pasar.

"Kelihatannya sekarang mengarah ke sana apa yang dilakukan PDIP kami mengingatkan pemerintah agar jangan sampai itu terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Pareira di Jakarta, Rabu (2/4/2015).

Dalam menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Kwik Kian Gie yang mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi dengan menerapkan harga BBM mengikuti pasar, Andreas mengatakan dirinya melihat Indonesia belum sampai ke arah itu dan mengharapkan agar tidak terjadi.

"Artinya itu kan membiarkan harga diatur oleh pasar, tapi saya lihat belum sampai ke sana, ya ini yang kita jaga agar jangan terjadi," katanya.

Terkait dengan fakta bahwa harga BBM dengan fluktuasi yang begitu cepat, Andreas memandang memang sangat membingungkan, namun dia masih tetap dalam pendiriannya bahwa harganya masih dikendalikan oleh pemerintah.

"Ya dengan harga BBM kemarin naik, turun dan sekarang naik lagi, ini diatur pemerintah tapi fluktuasinya terlalu cepat ini buat bingung masyarakat," katanya.

Ketika ditanya bentuk pengingatan seperti apa yang disampaikan PDIP pada pemerintah, Andreas tidak memberikan jawaban konkret namun hanya mengatakan pemerintah seharusnya memiliki langkah kerja nyata untuk memprediksi dan mempersiapkan perubahan harga BBM di masa datang agar tidak mengorbankan masyarakat.

"Pemerintah harus punya platform untuk memprediksi dan mempersiapkan perubahan-perubahan itu ke depannya apapun terutama migas ini agar jangan sampai masyarakat yang jadi korban sementara orang lain yang mempunyai kepentingan dengan harga minyak itu diuntungkan. Pemerintah harus berani ambil resiko lindungi rakyat," katanya.