TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemblokiran yang dilakukan terhadap 19 media online atas permintaan BNPT, merupakan bentuk pembegalan terhadap media. Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS, Aboebakar Alhabsy, Kamis (2/4/2015).

Apalagi, katanya,sebagaimana dilansir beberapa media, usul BNPT ini menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, didasarkan alasan bahwa situs berita online tersebut kerap menjelekkan Jokowi.

"Apa yang dilakukan oleh BNPT ini sudah off side, tugas mereka itu untuk menkordinasian penanggulangan terorisme. Bukan memantau aktifitas media yang menjelekkan presiden. Biarlah tugas tersebut diselesaikan oleh Dewan Pers, apabila memang terjadi persoalan terhadap konten pemberitaan," ujar Aboebakar.

Jangan sampai BNPT, ia berharap, terlihat ingin membungkam suara yang kritis terhadap pemerintah dibalut dengan alasan radikalisme dan terorisme. Jangan memberikan stigma kepada media yang kritis kepada Jokowi sebagai media yang simpati terhadap radikalisme.

"Ini adalah pola pikir yang sesat dan kebablasan. Saya minta BNPT untuk segera kembali ke khittahnya. Kerjakan Tupoksi yang ada, fokus pada persoalan penanganan terorisme. BNPT juga harus jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya," Aboebakar menyarankan.

"Jangan tutup mata dengan persoalan radikalisme yang nyata terjadi didepan mata, seperti yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sudah direkomendasikan dibubarkan oleh Kapolda," tambahnya.

Sebagaimana dilaporkan Ddlam kejadian pertengahan bulan Maret lalu, ribuan warga sipil dan tenaga medis memilih mengungsi ke Mapolres Yahukimo dan tempat-tempat ibadah karena mendapat teror dari kelompok tersebut.

"Dalam konteks ini BNPT jangan terlihat cenderung memberikan stigma negatif pada ummat Islam, karena hanya kelompok Islam saja yang selalu dituduh radikal dan melakukan teror," Aboebakar menegaskan.