TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pers meminta kepada pemerintah untuk dilibatkan dalam upaya pemblokiran konten negatif di dunia maya. Ini dilakukan agar upaya yang dilakukan tersebut sesuai aturan dan tidak merugikan pers.

Nantinya, ada tim panel khusus untuk menyaring dan memberi rekomendasi soal pemblokiran konten. Panel itu disebut sebagai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Tim ini dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sertakan unsur dewan pers di tim panel. Jadi dewan pers bisa memberikan saran. Pemerintah mempunyai kewenangan memblokir. Khusus pers tidak boleh ada pemblokiran. Kami mengingatkan ada produk-produk jurnalistik yang tidak boleh diblokir,” ujar Yosep Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers, dalam diskusi bertema Kontroversi Penutupan Situs Radikal Sensor Internet, Politik atau Perlindungan Publik di Kantor AJI, Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Dalam memblokir situs, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Yosep Adi, peraturan tersebut mempunyai kelemahan. Salah satunya, di peraturan menteri tersebut aturan dapat ditegakkan kepada semua situs termasuk media massa yang memuat produk-produk jurnalistik.

Ke depan, dia berharap ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur penutupan akses situs internet bermuatan negatif. “Payung hukum itu berupa Undang-Undang, bukan peraturan menteri. Peraturan Menteri ini seperti meniadakan Undang-Undang.. Peraturan menteri ini semua bisa kena,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 22 situs. Pemerintah menggolongkannya sebagai konten negatif yang dapat membahayakan masyarakat dan keamanan nasional.