TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukannya pemblokiran terhadap 22 situs Islam yang dianggap radikal.

Langkah BNPT tersebut rupanya mendapatkan reaksi dari masyarakat dan imbasnya langsung dirasakan oleh
Kepala BNPT, Saud Usman Nasution.

"Saya dalam seminggu terasa terzalimi. Banyak umat Islam dan penjabat yang menyalahkan langkah BNPT," kata Saud dalam diskusi bertema "Kontroversi Penutupan Situs Radikal: Sensor Internet, Politis, atau Perlindungan Publik?' di Kantor Aliansi Jurnalis Independen, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Saud menuturkan, bukan baru saat ini saja pihaknya berupaya untuk menutup situs yang dinilai radikal tersebut. Menurutnya, karena aturan yang tidak jelas yang dapat dijadikan dasar untuk menutup situs radikal itu membuat baru sekarang bisa dilakukan pemblokiran.

"Karena selama ini aturannya nggak jelas, padahal kita negara hukum. (Tidak jelasnya aturan) itu membuat kita terombang-ambing," tuturnya.

Saud menuturkan, pihaknya juga mendapat keluhan dari para ulama serta mahasiswa saat dirinya mengunjungi Mesir. Ia mengaku ditanya oleh para ulama dan mahasiswa setempat karena banyaknya situs radikal yang ada di Indonesia.

"Saat kita berkunjung ke Riyadh dan Madinah juga ditanya upaya pemerintah untuk mengerem situs radikal," tuturnya.

Kalau mau bicara jujur, kata Saud, situs radikal yang telah diblokir tidaklah mendidik. Dirinya pun mengaku sedih menutup situs Islam, padahal pihaknya mengusulkan ditutupnya situs yang berbau radikal serta negatif.

"Yang saya usulkan ditutup adalah situs yang kontennya negatif, bisa menimbulkan konflik SARA, kafiriah dan sebagainya," tandasnya.