TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, menilai hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi yang dingin dan tidak harmonis kurang lebih enam bulan berjalan pemerintahan salah satunya karena Trisakti dan Nawacita tidak implementatif pada berbagai program dan visi politik pemerintahan.

Hal ini bahkan tidak tercermin dari perencanaan pembangunan dan program yang dibuat dalam RPJMN bikinan Bappenas.

"Karakteristik pemerintahan yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dakam bidang ekonomi dan berkebudayaan Indonesia tidak lagi menjadi roh dari pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan publik juga merasa bahwa sejumlah janji yang diucapkan presiden saat kampanye juga tidak kelihatan terealisasi sepanjang enam bulan ini," kata Muradi, Rabu (8/4/2015).

Menurut Muradi, kegundahan publik tersebut harus ditangkap dan dipahami dan direspon oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah untuk sesegera mungkin mengingatkan Jokowi yang merupakan kader dan petugas partai untuk kembali ke Jalan Trisakti dan Nawacita.

Sebab, komitmen Jalan Trisakti dan Nawacita itulah sesungguhnya yang membuat publik memilih PDI Perjuangan dan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014 lalu.

"Sehingga adalah menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk menegaskan bahwa Trisakti dan Nawacita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi. Karenanya Trisakti dan Nawacita harus menjadi agenda prioritas dalam Kongres IV PDI Perjuangan mendatang untuk dibahas," ujarnya.

Muradi mengungkapkan, ada tiga penegasan mengapa Trisakti dan Nawacita harus dijadikan agenda prioritas.

Pertama, Penegasan Trisakti dan Nawacita untuk implementatif pada pemerintahan Jokowi akan memberikan efek positif bagi partai. Salah satunya adalah warna dan karakteristik kepemerintahan Jokowi akan seirama dengan ideologi PDI Perjuangan. Dan publik merasakan perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya pada program dan kebijakan yang dibuat.

Kedua, kata dia, PDI Perjuangan juga akan merasa menjadi bagian terintegral dengan pemerintahan Jokowi karena program dan kebijakan yang dibuat mencerminkan ideologi dari partai moncong putih tersebut.

Ada perasaan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi. Sehingga secara prinsip partai ikut terlibat dinamika yang ada, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen.

Dan ketiga, mengaplikasikan Trisakti dan Nawacita dalam pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pembangunan pondasi bagi upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintahan Jokowi.

Pada konteks ini PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap janji dan program yang dibuat harus sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk memastikan dan menegaskan dalam Kongres-nya agar Trisakti dan Nawacita dapat terimplementasikan dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi sebagai kader dan petugas partai. Tidak lagi sekedar jargon dan mantra politik tanpa makna, yang mana dipraktikkan selama setengah tahun pemerintahan Jokowi berjalan," katanya.