TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengatakan banyak orang munafik yang menganggap diri mereka civil society, namun sebenarnya menginginkan posisi tertentu di pemerintahan.

"Problem utama di Indonesia itu kemunafikan, banyak sekali civil society mau juga jadi menteri, pejabat, tapi tidak mau melalui jalur pilar demokrasi dan partai politik," ujar Rokhmin dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Rokhmin menilai stabilitas pemerintahan akan lemah ketika hanya mendengarkan dari satu sumber saja, misalnya dari civil society, tanpa mendengar juga dari partai politik, terutama partai pengusung.

"Karena begitu pemerintah tidak taat konstitusi maka lemah kalau hanya dengar bisikan sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai civil society," kata Rokhmin.

Rokhmin mempertegas bahwa pilar demokrasi di Indonesia adalah partai politik.

Pesan itu yang menurutnya tersirat dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara Kongres kemarin.

"Kalau kita cermati Bu Mega, penumpang gelap itu hanya tambahan. Yang pertama kan isi yang baik soal Indonesia. Beliau ingin bantu Pak Jokowi jadi pemerintahan yang kuat, yang tindakannya taat konstitusi. Pilar utama demokrasi kan partai politik. Bu Mega lihat banyak saudara kita ingin jadi menteri, gubernur tanpa melalui partai," tutur Rokhmin.