TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA- Kongres IV PDI Perjuangan telah berakhir. Kongres kali ini bagi Rieke Diah Pitaloka sangat penting yang selama sepuluh tahun sebelumnya, selalu berada di luar pemerintahan.

"Dalam pernyataan sikap partai yang dibacakan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan (33 poin utama), secara terang memperlihatkan posisi dan sikap partai terhadap Pemerintah Jokowi-JK,"ujarnya.

Salah satu isinya, kata Anggota Komsi IX DPR ini adalah, PDI Perjuangan bertekad memutuskan menjadi kekuatan politik nasional yang berjuang bersama rakyat untuk memastikan, mengawal, mengarahkan, mengawasi, dan mengamankan kerja Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla agar satu arah, satu gerak langkah, satu nafas dengan Pancasila 1 Juni 1945.

Dan berpijak pada konstitusi UUD 1945, serta memilih jalan Trisakti sebagai satu-satunya jalan untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.

"Bagi saya sebagai kader keputusan tersebut menghapuskan kegamangan sikap atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski berasal dan diusung oleh PDI Perjuangan," tandasnya.

Partainya, tegas menyatakan keberpihakan yang tetap ada dan bersama rakyat dalam mendorong dan menyikapi kebijakan serta program kerja yang dilahirkan pemerintah.

"Jadi, tak boleh ada keraguan, batasan, landasan, kompas bagi kader PDI Perjuangan jelas yaitu Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, Trisakti. Termasuk dalam hal kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kedaulatan moneter, harus sesuai dengan tiga hal tersebut," tegasnya.

"Itulah kontrak politik ideologis yang sebenarnya antara PDI Perjuangan dengan Jokowi saat, sebagai kader diputuskan untuk diusung sebagai calon presiden,"tambahnya.

Rieke berharap, sikap politik partainya tersebut diharapkkan tidak jadi kontrak usang yang digusur para penganut mazhab pasar yang kabarnya beredar di istana dan sekitarnya.

"Masih banyak waktu untuk jalankan cita-cita itu, persoalan utamanya: mau atau tidak. Hanya waktu yang akan membuktikan, dan partai dengan sikap politik di atas jelas memperlihatkan: tidak akan tunduk taklid tanpa mempedulikan konstitusional atau sebaliknya," kata Rieke Diah Pitaloka.