TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Firman Manan, menilai istilah petugas partai dapat dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apapun kepentingan dari elite partai termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Sebaliknya istilah petugas partai dapat dimaknai secara positif apabila yang dimaksudkan adalah pentingnya para kader partai yang menduduki berbagai jabatan publik dalam melaksanakan amanat dan tugas partai untuk memperjuangkan kepentingan publik.

"Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan individu dan golongan tertentu," kata Firman, Senin (13/4/2015).

Demikian pula dengan pesan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan nilai ideologis partai terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).

Apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan publik, kata Firman, sejatinya tidak ada alasan bagi seluruh kader PDIP untuk menolak menjalankan amanat yang digulirkan dalam kongres.

Hal itulah, kata dia, yang justru akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat.

"Apabila para kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, maka bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Saat  berpidato menutup Kongres Kongres IV PDIP, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015), Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai.

Instruksi itu diberikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati tanpa bisa ditawar.

(Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Presiden Bukan Kacung Partai)

"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" kata Megawati, dalam pidato penutupan. 

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.