TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Tersingkirnya beberapa sosok kunci di PDIP seperti Maruarar Sirait, Pramono Anung, Rieke Diah Pitaloka, dan Eva Kusuma Sundari dari susunan kepengurusan periode 2015-2020, membuat komunitas kader muda, komunitas pembaharu atau reformis pasti sangat kecewa.

Padahal sosok-sosok yang tersingkir tersebut telah menjadi simpul memajukan partai, telah menjadikan partai sebagai pilar penting demokrasi dan aset negara.

“Keinginan mereka untuk menjadikan PDIP sebagai rumah yang demokratis, yang teduh bagi kader dan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi (transparansi dan akuntabel) bisa jadi akan pupus dengan tereliminasinya sosok-sosok pembaharu tersebut,” kata penelitis senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Siti Zuhro di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, prospek PDIP pasca Kongres Ke-IV di Sanur, Bali akan sangat tergantung sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Karena pengaruh Megawati sangat besar. Dia menjadi sosok sentral dan satu-satunya patron di PDIP. Dengan realitas PDIP seperti itu, masa depan partai akan ditentukan kepemimpinan oleh Megawati, apakah PDIP akan semakin diminati di pemilu/pilkada atau justru sebaliknya ditinggalkan pemilihnya. Apalagi kalau PDIP dianggap tidak mengakomodasi kader-kader vokalnya yang sejauh ini dinilai positif ikut membangun partai,” katanya.

Sebagai partai kader, kata Prof Siti Zuhro, PDIP seharusnya bisa menjadi rumah yang teduh bagi semua kadernya, tanpa ada yang merasakan ditinggalkan atau disingkirkan.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, PDIP memang merupakan parpol yang besar selama era reformasi ini dikendalikan oleh Megawati sebagai figur kharismatik dan integrator.

Apa pun yg dilakukan Megawati tidak akan meruntuhkan atau memperkecil partainya, karena PDIP memiliki kapling massa yakni kaum nasionalis sekuler dan nonmuslim.

“Maka tak masuknya sejumlah orang yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai kader PDIP tak akan pernah mempengaruhi kesolidan dan perolehan suara parpol dalam Pemilu 2019 mendatang,” katanya.

Disebutkan, pihak formatur penyusunan kepengurusan PDIP di Kongres Bali tentu memiliki pertimbangan subjektif politik, sehingga tak memasukkan mereka-mereka itu, termasuk barangkali keinginan untuk menampilkan figur-figur baru di publik sebagai bagian dari regenerasi secara terbatas.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, ada nama kader berkualitas yang hilang dari susunan DPP PDIP periode 2015-2020.

"Saya melihat lenyapnya Ara (Maruarar Sirait) di tingkat DPP. Pertanyaan saya, (apakah) karena dia buat dosa terhadap partai atau tidak berhasil," katanya usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Padahal menurutnya, Ara merupakan kader PDIP yang berprestasi. Seperti pada saat menggalang donor darah beberapa waktu lalu atau berhasil menjaring generasi muda masuk partai.

"Kalau memang ada dosa seperti dia akan jadi menteri ya jangan disebut seperti itu. Atau ada persoalan internal dengan Puan (Maharani), jangan sebut seperti itu," katanya.