TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berpendapat gagasan pembentukan Polisi Parlemen tidak boleh terealisasi.

Dari simulasi anggaran yang dikeluarkan FITRA  butuh sekitar Rp 804,444 miliar hanya untuk sarana dan prasarana pengadaan polisi parlemen.

Dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (15/4/2015), Yenny mengatakan simulasi FITRA itu belum termasuk perhitungan terhadap gaji dan tunjangan lainnya.

Padahal selama ini negara sudah menganggarkan Rp 18,3 miliar untuk pengamanan komplek parlemen, anggaran tersebut digunakan untuk menggaji Pamdal yang selama ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Komplek Parlemen.

"Dan sudah cukup baik kinerja pengamanan, tidak pernah ada teror bom atau teroris yang membahayakan anggota DPR. Sehingga kalau ditambah dengan Polisi Politisi tentunya akan membengkak," katanya.

FITRA menduga orientasi Rencana Polisi Parlemen lebih beraroma proyek, sama seperti kasus rencana pembangunan gedung mewah DPR, yang akhirnya kandas karena menuai beragam protes dari masyarakat.

"Disinyalir, dalam proses perencanaan ini ada kongkalikong DPR dengan Pengusaha Pengadaan Barang masing-masing item. Potensi Markup diduga akan tetap dilakukan," ujarnya.

Selain soal pemborosan, FITRA juga khawatir pembentukan Polisi Parlemen dengan segala peralatan pengamanan yang diusulkan untuk dibeli, seperti pistol, Water Canon, Kawat, dan Senjata Militer lainya, maka DPR akan semakin jauh dari rakyatnya dan, Memutus Ruang Aspirasi Masyarakat.

"Oleh Karena itu, FITRA dengan tegas menolak usulan polisi politisi ini. FITRA juga menuntut Calon Kapolri Badrodin Haiti untuk menolak wacana ini, jangan sampai Polri mendukung Pemborosan," tandasnya.