TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tegas pada ucapannya untuk menghentikan kriminalisasi yang terjadi menyusul kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Jokowi ditantang untuk menunjuk siapa dalang di balik kriminalisasi tersebut.

"Ketegasan itu penting. Apakah Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara berani menunjuk siapa yang berada di balik kriminalisasi?" ujar dosen Universitas Andalas, Ferry Amsari dalam diskusi di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Ferry mengatakan, ketegasan Jokowi akan berpengaruh besar dalam mengendalikan gelombang kriminalisasi yang belakangan mencuat. Dengan demikian, akan terlihat apakah Jokowi serius berkomitmen menegakkan salah satu poin dalam nawacita, yaitu menegakkan pemberantasan korupsi, atau tidak.

"Dari situ terlihat keinginan Presiden, artinya Presiden ingin kembalikan masa kelam atau Presiden berniat sungguh-sungguh menjadikan pemerintahannya antikorupsi," kata Ferry.

Ferry menduga, kriminalisasi dua pimpinan nonaktif KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanti serta sejumlah pendukung KPK sebagai gertakan untuk memberi efek takut. Ia meyakini bahwa ada kekuatan pihak lain yang mengintervensi Polri untuk mempercepat penanganan kasus yang menjerat mereka.

"Bagi saya, upaya kami (membela KPK) sebagai upaya yang perlu diberi efek takut sehingga dipercepat proses hukumnya. Itu jelas kita logikakan ada kekuatan lain yang mendesak Polri untuk melakukan itu," kata Ferry.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat, dalam tiga bulan terakhir setidaknya ada 22 orang yang diduga dikriminalisasi menyusul kisruh KPK dengan Polri. Direktur LBH Febi Yonesta menduga hal tersebut dilakukan sebagai skenario pelemahan pemberantasan korupsi.

"Sejak Komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK, serangkaian tindakan dalam rangka melemahkan pemberantasan korupsi terus dilakukan," ujar Febi.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita