TRIBUNNEWS.COM - Pertemuan Pejabat Senior pada Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, Minggu (19/4), sepakat bulat mendukung Deklarasi Palestina.

Deklarasi itu menegaskan kembali dukungan anggota terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus mengusahakan negara itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal itu disampaikan pemimpin sidang Pertemuan Pejabat Senior (SOM) yang juga Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Yuri Thamrin. Proses pembahasan Deklarasi Palestina, yang memuat 15 paragraf, berjalan sangat lancar.

"Dukungan pada isu Palestina memang besar, jadi lebih mudah menyepakati. Isinya juga terkait upaya mendorong proses perdamaian," katanya.

Negara Asia dan Afrika juga mengecam keras serangan bersenjata Israel dan berkomitmen mendorong proses rekonstruksi di Palestina, termasuk komitmen pendanaan. "Kami juga mendorong sejumlah negara KAA, yang belum mendukung, untuk segera mendukung serta memberikan pengakuan kepada Palestina," ujar Yuri.

SOM membahas dua dokumen lain, yakni Pesan Bandung, yang memuat 41 paragraf, dan dokumen Kerja Sama Strategis Asia Afrika Baru (NAASP), yang terdiri atas 32 paragraf. "Pesan Bandung sifatnya visioner, sedangkan NAASP berisi program konkret dan pelaksanaannya. Disepakati juga mekanisme pengecekan dan rotasi kepemimpinan," ujarnya.

Dokumen NAASP mengatur pertemuan KAA setiap 10 tahun, pergantian jabatan ketua dilakukan setiap 4 tahun, dan pertemuan di tingkat menteri setiap 2 tahun.

Hingga larut malam masih terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan NAASP terkait usulan reformasi keanggotaan Dewan Keamanan PBB.

"Muncul keberatan dari sejumlah negara Afrika. Usulan perluasan keanggotaan harus mempertimbangkan perbedaan posisi. Ada banyak aspek yang harus direformasi sehingga kita bisa punya formula umum yang bisa mencakup semua tanpa mengganggu pihak yang berbeda," ujar Yuri.

Pagi harinya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membuka kerja sama triangular Selatan-Selatan, yang juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. "Pesan Bandung adalah dokumen yang lebih bersifat visioner, salah satunya tentang bagaimana dan seperti apa kami melihat dunia saat ini," ujar Retno.

Retno memastikan, sejumlah isu aktual termuat dalam pembahasan Pesan Bandung, termasuk pentingnya negara-negara anggota KAA membangun toleransi di antara umat manusia di dunia. Disinggung juga soal demokrasi dan demokratisasi. Retno mengatakan, Indonesia bisa menjadi contoh karena mampu menyinergikan stabilitas, demokrasi, dan pembangunan.

Diingatkan sejumlah tantangan baru akan dihadapi anggota KAA, termasuk maraknya ketidaksetaraan, kemiskinan, dan intoleransi di berbagai belahan dunia.

"Kalaupun kita bisa mengidentifikasi masalah itu, apa yang akan dilakukan kemudian? Saya usulkan kita melihat kembali ke dalam semangat Bandung dan mencari tahu apakah semangat itu masih berlaku saat ini. Saya katakan, ya, masih sangat valid," ujar Retno.

Pesan Bandung terdiri atas tiga pilar kerja sama, yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang akan diimplementasikan secara teknis melalui dokumen keluaran kedua, tentang NAASP.