Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar kubu Agung Laksono menilai Pimpinan DPR telah berpihak ke kubu Aburizal Bakrie, menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Ketua DPR Setya Novanto mengenai rotasi Fraksi Golkar DPR RI.

"Seharusnya DPR tak boleh berpihak. Pimpinan DPR harus tahu posisi hukum Partai Golkar saat ini. Seharusnya Pimpinan DPR itu taat hukum," kata Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ace mengatakan Pimpinan DPR‎ harus menunggu keputusan PTUN. Walaupun sebetulnya SK Kemenkumham itu sudah memiliki kekuatan hukum sampai ada keputusan yang membatalkannya.

Ia menegaskan‎ Pimpinan DPR RI yang berpihak pada salah satu pihak berkonflik telah melanggar aturan perundang-undangan. Sudah tidak selayaknya mereka duduk di bangku pimpinan. Pimpinan DPR itu, kata Ace, harus berdiri di atas semua golongan.

"Apalagi mereka melegalkan Fraksi yang tidak memiliki kejelasan posisi hukum, hal itu sama saja dengan melanggar hukum. Jika demikian, sudah selayaknya diwacanakan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR yang seperti itu," tuturnya.