PDIP Anggap Wajar Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi-JK
Hasilnya, sebanyak 48,5% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menilai wajar hasil survei Poltracking mengenai evaluasi publik terhadap kinerja 6 bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hasilnya, sebanyak 48,5% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Pemerintahan masih baru, menterinya learning and doing. Tidak seperti membalikkan tangan. Ketidakpuasan wajar," kata Ketua DPP PDIP Sukur Nababan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4/2015).
Menurut Sukur, hasil survei tersebut menjadi motivasi Jokowi dan kabinet sehingga memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.
"Itu pemicu bahwa harus berkinerja dengan baik. Sah-sah saja. Saya tidak mau mendebat. Ini pemicu bekerja lebih baik," ungkapnya.
Mengenai masalah reshuffle kabinet, Sukur mengatakan pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
"Presiden memberikan evaluasi terhadap kinerja kepada menteri-menteri. Itu hak sepenuhnya," tuturnya.
Sebelumnya, Poltracking merilis survei terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 6 (enam) bulan, sebanyak 48,5% publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8% dan kurang puas, 42,7%), dan hanya 44 % mengatakan puas, (sangat puas 3,5% dan cukup puas 40,5%), sementara 7,5% mengaku tidak tahu/tidak jawab.
"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita masih belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha.
Hanta mengatakan temuan survei ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan saat ini. Pertama, kata Hanta, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan segera meningkatkan kualitas kinerja dengan menggenjot berbagai program dan agenda pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan.
"Program Nawacita dan agenda revolusi mental harus benar-benar direalisasikan sesuai janji kampanye," ujarnya.
Survei nasional Poltracking dilaksanakan pada 23-31 April 2015. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1200 responden dan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
