‎ TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 56 daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun ini menyatakan siap berpartisipasi. Padahal sebelumnya ada sekitar enam daerah menyatakan belum siap, karena anggaran belum mencukupi.

Namun Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek berhasil memfasilitasi mereka untuk kemudian menganggarkan keperluan Pilkada dari APBD. Lima di antara enam daerah itu adalah Kaur, Bengkulu Utara, Bitung, Yahukimo dan Supiori.

"Dengan demikian sudah ada 56 daerah menyatakan siap dan cukup atau 82.23 persen. Tinggal Halmahera Barat yang masih proses fasilitasi oleh Kemendagri," kata Reydonnyzer atau biasa disapa Donny ketika ditanyai wartawan, Selasa (21/4/2015).

Sebelumnya perwakilan daerah dikumpulkan di Kantor Kemendagri untuk proses klarifikasi atas kesiapan daerah, TAPD, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu setempat. Dalam pertemuan tersebut didapat keluhan dan aduan para perwakilan daerah, untuk dicarikan solusi.

Sedangkan untuk Halmahera Barat, Donny mengatakan akan digolongkan ke 11 daerah lainnya yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Kemendagri masih akan mengupayakan konfirmasi soal kesiapan mereka.

Khusus untuk sebelas daerah itu, ia melihat ada kapasitas fiskal yang mumpuni. Sehingga dirasa bisa menganggarkan APBD untuk Pilkada serentak.

Daeraah-daerah seperti Kutai Timur, Kutai Barat, Kuantan Sengingi, Balikpapan, Nunukan, Boven Digul, Memberamo Raya dan Yalimo pun dirasa Donny bisa menggeser dananya untuk Pilkada.

"Di atas kertas mereka memiliki kapasitas fiskal memadai sehingga seharusnya tidak ada alasan tidak bisa menggelar pilkada. Sisanya, di luar kabupaten-kabupaten itu, kami konfirmasikan ulang," imbuhnya.