TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo menolak Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Menurut Harris, jika Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri maka membuka ruang penghancuran terhadap KPK.

"Kuncinya ada di presiden Jokowi. Kalau presiden Jokowi memperhatikan masa depan hukum Indonesia, tentu dia akan menolak Budi Gunawan menjadi Wakapolri atau posisi pemerintahan lainnya," kata Haris di kantornya, Selasa (21/4/2015).

Haris menilai, kalau Budi Gunawan tetap dilantik menjadi Wakapolri tentu ada permainan antara orang nomor satu di Indonesia itu dengan Kalemdikpol tersebut.

Karena menurutnya, Megawati Soekarnoputri yang dianggap dekat dengan Kalemdikpol itu dengan tegas tidak memaksakan Budi Gunawan mendapat posisi sebagai Kapolri atau Wakapolri.

"Bu Megawati di Solo sudah menampik bahwa dia paksakan Budi Gunawan menjadi Kapolri," tuturnya.

Masih kata Haris, secara etik hendaknya Budi Gunawan sadar kalau banyak penolakan terhadap dirinya saat dicalonkan menjadi Kapolri.

"Meski institusi Polri mendukung dia, tapi kalau ada penolakan ya harus mengundurkan diri," tandasnya.