Survei: Menteri Sofyan Djalil, Saleh Husin, dan Amran Layak Di-Reshuffle
"Kapan waktu yang tepat kabinet di reshuffle? 96,5 persen setuju (kabinet) di reshuffle," katanya.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali diingatkan untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Bila sebelumnya survei oleh Poltracking menunjukan bahwa masyarakat ingin ada perombakanaka kali ini aspirasi tersebut terjaring melalui survei oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI).
Juru bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam pemaparannya di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015), memaparkan bahwa pihaknya menggelar survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden.
Dan diketahui sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok.
"Kapan waktu yang tepat kabinet di reshuffle? 96,5 persen setuju (kabinet) di reshuffle," katanya.
Dari survei tersebut diketahui sebanyak 15,12 persen publik, ingin Jokowi menggandeng menteri dari Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara hanya 2,33 persen publik ingin tambahan menteri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan 1,74 persen publik ingin menteri dari arahan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Survei juga menunjukan bahwa tiga menteri yang kinerjanya kurang memuaskan adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Sedangkan menteri yang kinerjanya dianggap memuaskan adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini S.Soemarno.
Survei tersebut dilakukan secara online. Masyarakat yang berpartisipasi dalam survei adalah masyarakat yang mengakses situs www.uneg2politik.com.
"Tidak ada survei yang mewakili secara nyata, setidaknya bisa memberikan gambaran bagi presiden apa yang diinginkan masyarakat," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.