TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, demikian diungkapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menurut dia, persetujuan yang diberikan Presiden Jokowi hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.

"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah membangun museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru. Nah saya enggak tahu persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan ke Ketua DPR," kata Yuddy saat dijumpai di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (26/4/2015).

Yuddy menuturkan pemerintah hanya menyetujui pembuatan museum dan laboratorium itu di gedung yang sudah ada. Alokasi anggaran yang ada pun hanya berupa renovasi gedung. Menurut dia, DPR memang memerlukan museum dan laboratorium itu.

"Museum diperlukan untuk bahan pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan preferensi. Kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan presiden," ucap dia.

Politikus Partai Hanura menjelaskan pemerintah masih tetap berpegang pada moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Sehingga, tidak ada pembangunan gedung pemerintah selama moratorium itu masih berlaku.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tak mengetahui adanya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung DPR baru tersebut. Dia pun meminta wartawan untuk menanyakan ke Ketua DPR.

"Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya ndak hapal," kata Jokowi sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Rencana pembangunan gedung baru diketahui setelah Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015). (Kompas.com/Sabrina Asril)