TRI‎BUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR bereaksi atas pernyataan Sekjen PBB Ban Ki Moon yang meminta Indonesia tidak melakukan eksekusi mati terpidana narkoba.

Anggota Komisi I dari Gerindra Elnino M. Husein Mohi ‎yakin Sekjen PBB tentu tidak melakukan kebodohan dengan melakukan intervensi hukum suatu negara.

"Sebab Sekjen PBB pasti mengerti dan tahu persis bagaimana kesepakatan dunia yang saling menghormati pemberlakuan hukum di masing-masing negara," kata Nino melalui pesan singkat, Selasa (28/4/2015).

Ia mengingatkan eksekusi mati tersebut diterapkan untuk penjahat narkoba kelas kakap.

Sehingga bila ada pembelaan dari Sekjen PBB terhadap para terpidana mati itu, maka dikhawatirkan akan ada sinyalemen dunia bahwa PBB sedang dipengaruhi oleh jaringan narkoba internasional.

"Saya yakin Sekjen PBB tidak akan bersikap seteledor itu," ujarnya.

Jika yang dipersoalkan adalah adanya sistem hukuman mati, kata Nino, maka semestinya Sekjen PBB membuat rapat pleno PBB yang dihadiri seluruh pemimpin negara untuk bersepakat menghapus hukuman mati.

"Saatnya Indonesia berdiri di kaki sendiri tanpa ada intervensi. Bagi indonesia, PBB adalah wadah untuk saling kerjasama, bukan untuk saling intervensi," tuturnya.