TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak akan dihiasi oleh peluncuran hasil survei mengenai kandidat bakal calon kepala daerah.

Karena itu Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi0 Hamdi Muluk pun berharap bahwa survei-survei yang muncul menjelang Pemilukada memiliki reputasi yang baik, bukan mereka yang punya kepentingan tertentu.

"Lembaga survei juga harus punya tanggung jawab moral. Niatnya (melakukan survei) harus baik untuk memberikan edukasi ke publik, sehingga publik tertolong dengan informasi yang disajikan lembaga survei," kata Hamdi dalam diskusi bertema "Survei Politik Bermutu dalam Pilkada Serentak 2015' di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).

Hamdi menuturkan, lembaga survei tidak melulu hanya mengukur elektabilitas kandidat bakal calon kepala daerah. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pendidikan politik melalui hasil survei yang diluncurkan ke publik.

"Tentu lembaga survei akan tidak bertanggung jawab jika memajukan kandidat 'maling'. Lembaga survei harus menyajikan apa yang dirasakan publik, melakukan polling orang-orang berkualitas dan turut mempromosikan orang-orang baik," tuturnya.

Lembaga survei, kata Hamdi janganlah dimanfaatkan hanya untuk menaikkan pamor seseorang, padahal kualitas orang tersebut tidak mumpuni. Menurutnya, lebih baik lembaga survei sedari awal menolak melakukan survei terhadap orang-orang yang tidak berkualitas.

"Kalau kualitas orang buruk lebih baik bilang apa adanya. Ke depan, lembaga survei harus punya kredibilitas," tandasnya.