TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno tengah disorot.

Banyak pihak menyebut keduanya pantas di-reshuffle.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Soepratikno membantah pihaknya yang mendorong keduanya masuk dalam kabinet kerja yang dibentuk Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu berbeda ketika Jokowi menunjuk Tjahjo Kumolo sebagai menteri dalam negeri atau Yasonna Laoly di posisi Menteri Hukum dan HAM.

"Andi Widjajanto dan Rini bukan desakan Ibu (Megawati Soekarnoputri). Sponsornya bukan PDIP. Kenapa Jokowi pilih Tjahjo dan Yasona? Karena di endorse PDIP. Seperti Saleh Husin di endorse Hanura. Kalau Rini bukan dari PDIP," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Mengenai reshuffle kabinet, Hendrawan mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Menurutnya, reshuffle cukup dilakukan sekali saja. Kinerja kabinet diakui Hendrawan dibahas dalam rapat rutin PDIP.

"Kami membicarakan itu (Kinerja kabinet) tapi tidak ada acara rencana reshuffle," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Hendrawan menilai saat ini waktu yang cukup bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap pembantunya. Namun, jangan dilakukan secara tendensius.

"Kayak dokter, butuh second opinion. Mungkin menterinya masih pemanasan. Tapi yang harus tahun ini (reshuffle kabinet)," ujarnya.