TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri dinilai tampak lebih tunduk kepada ketua umum partai politik pengusung Joko Widodo, dibanding perintah Presiden Indonesia. Padahal secara undang-undang, pimpinan Polri diangkat dan dilantik oleh Presiden.

‎Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, posisi ini sangat memprihatinkan demi kelangsungan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah Air. Apalagi bila lembaga kepresidenan terus terusan dilecehkan.

"Makanya presiden harus bersikap tegas. Kalau tidak, institusi Kepresidenan bisa dilecehkan terus karena perintahnya tidak dilaksanakan anak buah," kata Ade Irawan‎, Jumat (1/5/2015).

Pernyataan Ade yaitu untuk menyoroti aksi penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh tim Bareskrim Polri. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah pernah memerintahkan tak ada kriminalisasi terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Ade walau kekuatan KPK dalam memberangus koruptor masih tersokong oleh gerakan masyarakat. Namun itu akan sia-sia, bila pemerintahnya justru tak intens ikut mendukung lembaga pemberantas korupsi.

"Dukungan masyarakat masih kuat, tapi memang sekarang tantangannya lebih berat karena presidennya cuek," tegas Ade.