Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Tim Ekonomi Jokowi Tidak Sensitif Pada Rakyat
Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai ekonomi kabinet kerja tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang harga kebutuhan pokok masyarakat
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Budi Prasetyo
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai ekonomi kabinet kerja tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang harga kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dimulai awal April 2015 harga-harga barang terus naik.
"Akibatnya, popularitas Pemerintahan sekarang anjlok. Maka, reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (3/5/2015).
Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali itu melihat para menteri ekonomi di Kabinet Kerja sekarang ini tampaknya tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja mereka, setelah Presiden merubah kebijakan subsidi energi. Perubahan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan rakyat adalah membiarkan harga eceran BBM dibentuk seturut mekanisme pasar. "Harga BBM turun-naik kapan saja tanpa disosialisasikan," kata Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu.
Menurut Bambang, dampaknya sangat luas dan strategis, karena menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja. Seharusnya, kata Bambang, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja. Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulir harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan.
"Itulah pekerjaan besar yang harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di semua provinsi. Konsekuensinya, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dengan semua pemerintahan provinsi," ujar Anggota Komisi III DPR itu.
Namun, kata Bambang, tim ekonomi di kabinet tidak sensitif. Presiden harus menanggung akibat dari kelemahan tim ekonomi itu. Sebuah survei menyebutkan, sekitar 66,6 persen publik tidak puas pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi karena melambungnya harga komoditi kebutuhan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.
"Karena itu, presiden sebaiknya segera membentuk tim ekonomi yang kuat. Selain fokus pada proyek-proyek besar di bidang infrastruktur, tim ekonomi itu secara konsisten harus peduli isu kebutuhan pokok," tuturnya.