TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno‎ menyerukan agar konflik kepengurusan di dua partai politik, yakni Golkar dan PPP harus segera diselesaikan.

Ini menyangkut penyelenggaraan Pilkada serentak, sehingga tak ada kekisruhan di level bawah nantinya.‎

‎"Kalau tidak diselesaikan, di kalangan bawah akan terjadi kericuhan dan sebagainya. Karena itu akan diselelesaikan segera, nah dari pihak bawaslu, maupun dari pihak hukum terkait akan menyelesaikan secara baiklah untuk bisa diselesaikan, semangatnya adalah islah. Hanya itu saja yang bisa diselesaikan," ujarnya saat ditanyai wartawan usai menghadiri acara sisialisasi pilkada di Balai Kartini, ‎Jakarta, Senin (4/5/2015).
‎
Memang, kata Tedjo belum terlihat kericuhan sampai ke level bawah, akibat kisruhnya kepengurusan dua parpol tersebut. Namun, pemerintah harus bisa mencegah hal tersebut, agar tak terjadi.

‎"Situasi yang terjelek itu harus kita prediksi. Ya jangan sampai terjadi (kekisruhan sampai ke bawah)," ujarnya.‎
‎
Karena itu, lanjut Tedjo, guna mencegah kekisruhan di level bawah akibat konflik dua parpol, pemerintah dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada intervensi, namun bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, menurut Tedjo, saat ini justru di permukaan yang tampak, konflik di dua parpol mengemuka lantaran kepentingan pribadi bukan lagi institusi.

"Ya bisa saja (intervensi) karena ini kan kepentingan- kepentingan tadi disampaikan bukan lagi institusi tapi kepentingan perorangan. Individu ini lah yang nanti akan membuat situasi tambah ramai. Itu saja. Jadi semangatnya akan diselesaikan agar parpol yang masih berselisih segera menyelesaikan dengan islah," ‎ujarnya.