TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan staf khusus presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparringa, disebut menerima uang sebesar Rp 185 juta dari Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM.

Hal tersebut tertera dalam berkas dakwaan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Saat dikonfirmasi, Daniel mengatakan bahwa ia telah memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya kepada KPK mengenai apa yang diketahuinya terkait kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Saya telah berjanji kepada KPK untuk membantu proses hukum yang mereka tangani di Kementrian ESDM," ujar Daniel melalui pesan singkat, Kamis (7/5/2015) malam.

Bahkan Daniel menyatakan kesiapannya untuk bersaksi di pengadilan. Ia mengatakan, kesiapan tersebut untuk memastikan bahwa ia memikul tugas dan kewenangam secara akuntabel. "Tidak ada pula kepentingan pribadi yang tersangkut dalam perkara ini," kata Daniel.

Setjen KESDM menganggarkan Rp 1.465.650.000 untuk sosialisasi kegiatan Setjen Kementerian ESDM yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejumlah uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi sektor ESDM bahan bakar (BBM) minyak bersubsidi tahun 2012 yang diberikan Waryono melalui Eko Sudarwaman.

Selain ke Daniel, uang tersebut juga diberikan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melalui anak buah Waryono, Sri Utami, sebesar Rp 25 juta. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti HMI dan GP Anshor juga menerima aliran uang tersebut, masing-masing Rp 10 juta dan Rp 50 juta.

Waryono juga menganggarkan uang untuk diberikan kepada 83 wartawan masing-masing sebesar Rp 650 ribu dengan total sebesar Rp 53,95 juta. Selain itu, uang juga diberikan kepada tujuh kepala biro di Setjen KESDM, biaya operasional Setjen, dan untuk office boy. Sisanya merupakan uang yang dianggarkan untuk kegiatan operasional seperti uang konsumsi, biaya organ tunggal, dan uang hiburan.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,3 miliar. Kemudian, dengan dalih kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan oleh sejumlah LSM, maka Sri Utami selaku koordinator kegiatan tidak melakukan proses penunjukan langsung sebagaimana semestinya dilakukan.

"Sri meminta bantuan Poppy Dinianova, Jasni dan Teuku Bahagia untuk membuat administrasi pertanggungjawaban seolah kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan," kata jaksa.

Tak hanya itu, dibuat juga dokumentasi seolah kegiatan sosialisasi KESDM di beberapa kota itu telah dilakukan. Padahal, pembuatan dokumentasi dilakukan di wilayah Jakarta.

Atas perbuatannya, Waryono didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)