Laporan Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bekerja sama dengan Rumah Kreasi Indonesia Hebat akan menggelar dialog antarlembaga pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

"Di sini kebetulan Kemenkopolhukam sebagai koordinator Badan Pengelola Wilayah Perbatasan. Untuk itu, sejalan dengan program RKIH mengenai pembangunan kawasan perbatasan, kami ingin mensinergikan lembaga-lembaga kementerian yang terlibat," kata Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Menurut Tedjo, sebelumnya anggaran terbatas bagi pembangunan kawasan perbatasan yang dikelola 27 kementerian, tidak berjalan efektif dan efisien. Sehingga, Presiden Joko Widodo membebankan anggaran tersebut pada kementerian yang langsung menangani wilayah perbatasan.

Sementara Ketua RKIH, Kris Budihardjo menilai bersama Kemenkopolhukam, pihaknya akan menggelar dialog nasional yang melibatkan beberapa kementerian terkait, serta pemerintah daerah wilayah perbatasan. Program ini diharapkannya bisa memberikan kesamaan persepsi, sehingga percepatan pembangunan dapat terwujud.

"Selama ini, seolah pemerintah dan masyarakat jalan sendiri-sendiri. Kami akan berusaha mengisi sebagian kecil investasi di sana. Infrastruktur disiapkan pemerintah, nanti masyarakat tinggal berkecimpung," kata Kris.

Dialog nasional tersebut rencananya akan dilaksanakan di Hotel Borobudur, pada 27 Mei 2015. Acara akan dihadiri sekitar 49 kabupaten/kota, yang diwakili Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD. Selain itu, akan dihadiri juga perwakilan gubernur dan DPRD dari 13 provinsi yang terkait langsung dengan daerah perbatasan.