Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Kabinet Kerja dinilai masih jauh dari harapan publik. Sehingga masyarakat menuntut Presiden Joko Widodo untuk merombak para menterinya yang tidak bisa bekerja.

Juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengatakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dibenahi Pemerintah Jokowi-JK adalah bidang ekonomi seperti Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UKM, dan Menko Perekonomian.

"Beberapa Menteri ternyata perlu dievaluasi," ujar Hendri dalam diskusi 'Evaluasi 6 bulan Pemerintahan Jokowi-JK:
Ini pesan dari rakyat untuk Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).

Kendati demikian, kata dia, publik masih percaya kinerja para menteri walaupun tingkat kepuasan Kementerian rendah. Menteri-menteri lain yang dianggap berkinerja bagus pun diharapkan perlu meningkatkan komunikasi publiknya.

Ia menyoroti Menteri Sosial harus lebih mampu menjelaskan tujuan setiap kali blusukan. Begitu juga langkah Menteri Keuangan yang dinilai berhasil menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK dengan disahkannya APBNP 2015.

"Tapi tercitrakan salah oleh masyarakat akibat kerja tidak maksimal Bank Indonesia mengantisipasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika," imbuh dosen Universitas Paramadina itu.

Hasil survei KedaiKOPI, Kementerian Koordinator Perekonomian dan kementerian di bawahnya mendapatkan tingkat kepuasan publik sebesar 26,4 persen sementara yang tidak puas 63.1 persen.

Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tingkat kepuasan publik mencapai 38.9 persen, sedangkan publik yang tidak puas 47.8 persen.

Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan tingkat kepuasan publik sebesar 31.6 persen dan mereka yang tidak puas mencapai 56.7 persen.

Kementerian Bidang Kemaritiman tingkat kepuasan 50.0 persen dan tidak puas 38.0 persen, Kementerian (Seskab, Sesneg, dan Bappenas) tingkat kepuasan 31.8 persen dan tidak puas 54.9 persen.