TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha pemerintah merealisasikan program poros maritim masih belum terlihat setelah 6 bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo terbentuk.

Anggota DPD RI sekaligus Ketua Tim Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan, Djasarmen Purba, menilai memang program tersebut butuh waktu yang lama untuk direalisasikan.

Kepada wartawan usai menghadiri diskusi "Membongkar Mimpi Poros Maritim Jokowi," di Bakkoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015), ia menyebut setidaknya pemerintah membutuhkan waktu satu tahun sebelum dievaluasi kinerjanya di bidang kemaritiman.

"kalau reshuffle (perombakan kabinet), ini paling tidak berjalan satu tahun, baru bisa dinilai," katanya.

Namun ia mengakui, kinerja Menteri Kordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo sebagai ujung tombak program poros maritim masih kurang memuaskan.

Hal itu berbanding terbalik dengan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Purdjiastuti.

"(Indroyono) itu sebaiknya harus berbenah. Ibu susi larinya 70 kilometer perjam, dia masih 50 kilometer (perjam). Jadi harus diimbangi," ujarnya.

Padahal Indoroyono kata dia sudah berusaha mendukung kinerja para menteri-menterinya, namun fungsi sebagai menteri kordinator terlihat kurang maksimal.

Sedangkan Susi kata dia kinerjanya sudah sangat baik, dan dapat dengan jelas terlihat, terutama soal pemberantasan kapal-kapal nelayan asing. Bahkan ia pun mengaku sudah mendengar langsung soal konsep Susi memajukan dunia kemaritiman, karena pernah ikut dalam rapat bersama.