TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (GEMASABA) salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah selesai menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di Anyer, Banten Sabtu dan Minggu kemarin.

Menyikapi situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, Rakornas tersebut akhirnya menelurkan beberapa rekomendasi dan masukan untuk pemerintahan saat ini.

Salah satunya adalah menolak keras kemunculan ideologi yang disebarkan oleh ISIS serta mengajak semua kalangan intelektual kampus untuk bersama-sama melakukan edukasi dan ideologisasi.

"Gemasaba juga menentang keras ajakan untuk mendirikan khilafah oleh ormas tertentu dan mendukung penuh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta mendorong kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI dengan menertibkan situs dan website yang bertentangan dengan ideologi kebangsaan," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional GEMASABA, Heru Widodo dalam pernyataannya Senin(11/5/2015).

Tidak hanya itu hasil Rakornas Gemasaba juga meminta pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum yang bebas dari intervensi politik serta melakukan reformasi birokrasi menuju kinerja birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel dan berpihak pada kaum marginal.

"Pemerintah juga harus menjaga stabilitas ekonomi, politik dan kemanan. Agar masyarakat kalangan marginal tidak terbebani akibat tidak stabilnya ekonomi, terjadinya hiruk pikuk politik yang tak kunjung usai serta kondisi keamanan masyarakat yang akhir-akhir ini kurang baik," kata Heru.

Terakhir, GEMASABA meminta kepada pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam rangka menghadapai kompetisi global dan pasar bebas.