Kabareskrim: Biaya Pembongkaran Gedung Bareskrim Tidak Sampai Rp 800 miliar
Selama pembangunan Gedung Bareskrim, Budi Waseso dan jajarannya akan berkantor di Gedung Bekas Kantor Wali Kota Jakarta Selatan
Penulis: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembongkaran gedung Bareskrim tidak mencapai Rp 800 miliar.
"Anggaran Rp 800 miliar, tidak lah. Kami belum ajukan soal anggaran. Negara kan punya anggaran atau tidak belum tahu, ini masih rencana," ucapnya, Jumat (15/5/2015) di Mabes Polri.
Menurut Budi Waseso, walaupun masih dalam tahapan rencana namun sebagai Kabareskrim, ia harus memiliki persiapan. Salah satunya dengan menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membahas soal peminjaman gedung.
"Waktu itu memang saya tanya ke Gubernur, kira-kira mereka punya aset tidak? Kalau punya saya mau pinjam. Kami tidak memaksa soal anggaran," terang mantan Kapolda Gorontalo tersebut.
Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Kedatangan Buwas tidak ada dalam agenda Ahok hari itu.
Saat ditanya mengenai kedatangan Buwas ke Balai Kota, Ahok menjelaskan bila ada dua hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Pertama, Buwas mau meminjam gedung bekas Wali Kota Jakarta Selatan yang berada di seberang Gedung Bareskrim yang saat ini tidak dipakai.
"Beliau mau pinjam gedung. kan Gedung Bareskrim mau dibongkar mau dibangun baru dengan anggaran Rp 800 miliar untuk setahun pembangunan," ungkap Ahok saat akan meninggalkan Balai Kota.
Selama pembangunan Gedung Bareskrim, Budi Waseso dan jajarannya akan berkantor di Gedung Bekas Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
"Dia (Buwas) cari pinjaman gedung kita. Ternyata gedung yang di Jakarta Selatan kita pikir boleh, kita kasih Menteri Luar Negeri tidak bisa, lalu kita pindahkan ke PU," ungkapnya.
Kedua, dalam pertemuan tersebut membicarakan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi uninteruptible Power Supply (UPS) dalam rangka melengkapi berkas penyidikan.
"Kedua, untuk melengkapi data, saya minta saya tidak usah Pak Buwas (yang melakukan pemeriksaan) tidak apa-apa. Suruh anak buahnya datang ke saya, saya bisa jelaskan," ucapnya