TRBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tidak bisa hanya diam saja menghadapi gelombang pengungsi Rohingya yang melintas di perairan Indonesia.

Begitu kata mantan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sekaligus tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla.

Ulil dalam konfrensi persnya bersama sejumlah mantan pengurus DPP Partai Demokrat di Depana Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015), mengatakan pemerintah Indonesia harusnya bergeming mengetahui ada ratusan pengungsi yang sekarat, tiba di perairan Indonesia.

"Kita tidak bisa tinggal diam. Setelah Malaysia mengusir, Thailand mengusir, kita juga ikut mengusir mereka, ini memalukan," katanya.

Ia menyadari bila pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menampung para pengungsi dari Rohingya, maka akan ada tsunami pengungsi yang akan datang ke Indonesia dengan harapan untuk ikut ditampung. Tentunya pemerintah tidak akan sanggup menghadapi masalah tersebut.

"Oleh karena itu ini harus diselesaikan bersama-sama, dengan negara-negara Asean lainnya, kita harus berdiplomasi dengan Myanmar," ujar Ulil.

Bila akar permasalahannya di Myanmar tidak diselesaikan, maka warga Rohingnya tetap tidak akan diakui serta selalu jadi korban diskriminasi di Myanmar. Tentunya mereka akan terus keluar dari tanah Myanmar untuk mencari negara lain yang bersedia menampung mereka, termasuk Indonesia.

"Masalah pengungsi Rohingya tidak bisa diselesaikan sendiri, semua punya tanggung jawab politik. Kita mendesak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk menyelesaikan ini," katanya.

Indonesia sebagai negara terbesar di Asean dan negara berpenduduk muslim terbesar, tentunya punya beban moral untuk mengambil inisiatif, dalam memimpin Asean untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya.