TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik dinilai sangat puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu dibuktikan dengan skor yang diperoleh KPK sebesar 69,4 persen.

Tingkat kepuasaan publik terhadap KPK itu diperoleh dari survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia yang dilansir di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Survei dilakukan untuk menyambut refleksi 17 tahun reformasi yang mengambil tema evaluasi publik kinerja institusi demokrasi.

Setelah KPK, peringkat kedua mendapat kepuasan publik adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) 67,9 persen, disusul Komisi Pemilihan Umum (KPU) 44,8 persen, dan Lembaga Kepresidenan 42,7 persen.

Sementara untuk peringkat tertinggi ketidakpuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR RI dengan 66,5 persen, disusul partai politik 63,5 persen, dan Polri 55,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menjelaskan, dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi dan stabil. Begitu pula, kata dia, dengan tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi dan beberapa aspek nilai demokrasi.

Kendati demikian, dukungan publik itu belum disertai dengan kinerja yang menbanggakan dari institusi-institusi demokrasi.

"Ini dapat berimplikasi. Pada duah hal yaitu menjadi peluang atau menjadi ancaman," ujar Hanta hari ini di Jakarta.

Hanta mengatakan, temuan hasil survei ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja-kinerja institusi-institusi demokrasi.

Menurutnya, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas.

"Bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok saja untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik," tambahnya.

Adapun hasil survei itu diselenggarakan pada 23-31 Maret 2015 dengan wawancara tatap muka. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 responden dan margin of error ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.