TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam waktu dekat, akan merombak Kabinet Kerja.

Dua hingga tiga menteri dipertimbangkan akan diganti dan beberapa di antaranya akan bertukar tempat atau posisi.

Langkah ini untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta membangun optimisme dan harapan baru di masyarakat terhadap pemerintah.

Perombakan kabinet ini menjadi salah satu topik yang dibicarakan secara intensif antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mereka bertemu empat mata selama sekitar 45 menit di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Pertemuan itu berlangsung di lantai bawah Kantor Presiden dan dilakukan seusai Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pukul 09.00-11.30.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan belum tahu soal hasil pertemuan tersebut. Namun, Wapres Kalla membenarkan perombakan kabinet termasuk yang dibicarakan. "Haha-ha, ingin tahu saja. Iya, lah, itu (perombakan) termasuk yang dibicarakan," kata Kalla.

Sebelumnya, Wapres pernah menyatakan, perombakan kabinet akan dilakukan dua hingga tiga bulan mendatang atau setelah hari raya Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Juli. Namun, perombakan itu kemungkinan akan dipercepat. "Dalam waktu dekat agar lebih baik dan meyakinkan," katanya.

Berdasarkan penelusuran Kompas, ada dua hingga tiga menteri yang akan diganti dalam perombakan ini. Beberapa menteri lain akan bertukar posisi karena selama ini dianggap kurang tepat di posisinya meski sosoknya memiliki komitmen yang tinggi dan profesional. "Teman- teman media sudah tahu," jawab Kalla sambil tertawa saat ditanya sejumlah menteri yang akan diganti atau bertukar posisi.

Sebelumnya, sejumlah menteri pernah dikritisi karena selain belum menunjukkan program, kinerjanya juga belum terlihat.

Cermati kritik

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, partainya belum mendengar rencana Presiden untuk merombak kabinet. Namun, jika perombakan kabinet dilakukan, PDI-P menghormatinya karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Kami hanya berharap, jika perombakan kabinet dilakukan, tidak menimbulkan masalah politik baru," katanya.

"Jika ada menteri yang dievaluasi, evaluasi itu idealnya berdasarkan kinerja dan dapat mengungkap akar masalah yang membuat kinerja tak optimal," ucap Hasto.

Hasto menuturkan, konsentrasi PDI-P sebagai partai pengusung pasangan Jokowi-Kalla adalah mencermati sejumlah kritik yang muncul ke pemerintah untuk kemudian membantu mencari solusinya.

"Pemenuhan kebutuhan pokok dan turunnya daya beli masyarakat menjadi persoalan yang saat ini mendesak dipecahkan. Harga gabah anjlok, tetapi harga beras di pasaran tinggi. Kami mengkaji masalah ini untuk kemudian solusinya disampaikan kepada parlemen atau pemerintah," tutur Hasto.

Hasil survei Litbang Kompas, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan sosial, tetapi cenderung tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi dan hukum (Kompas, 27/4). (NWO/HAR)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Mei 2015 dengan judul "Kabinet Kerja Segera Dirombak".