TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Enny Nurbaningsih sebagai wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Enny ditunjuk Jokowi untuk mendampingi Destry Damayanti sebagai ketua pansel.

Perempuan kelahiran Pangkal Pinang pada 27 Juni 1962 ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Beliau juga merupakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Saat ini, Enny juga masih aktif sebagai pengajar bidang Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Meski tugas Enny sebagai pengajar lebih banyak di kampus, ia juga masih menyempatkan diri ikut serta dalam kegiatan terkait dengan hukum dan penyelenggaraan Pemilu. Saat ini, ia juga masih seorang perancang undang-undang.

Pada 2001, dia masuk tim Seleksi anggota KPU Kota Yogyakarta. Saat pemilihan wali kota Yogya pada 2006, Enny menjadi anggota tim pembuat peraturan Pemilu Kota Yogya hingga berbentuk peraturan daerah.

Latar belakang pendidikan:

- Doctor, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum UGM, Indonesia, January 2009 - April 2011
Thesis : Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah

- Master, Program Pascasarjana UNPAD Bandung, UNPAD Bandung, Indonesia, 1995 - sekarang

- Undergraduate, Fak. Hukum UGM Yogyakarta, UGM , Indonesia, 1981 - sekarang

Karier:

- Penasihat, January 2009 - Present, Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (SADAR-OTDA)

- Legal Consultant , January 2007 - sekarang, Swisscontact

- Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi DIY, January 2005 - sekarang, Asosiasi Daerah

- Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada, January 2004 - sekarang, UGM

- Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, January 2004 - sekarang, DPRD Kota Yogyakarta

- Sekretaris I Asosiasi Pengajar HTN –HAN Tingkat Nasional, January 2003 - sekarang, Asosiasi Pusat

Keanggotaan Bidang Sosial :

- Dewan Pendiri PARWI Foundation Daerah Istimewa Yogyakarta., National, 1998

- Pengurus Pusat Assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, National, 2005

- Pengurus Daerah Assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara., National, 2009